BLITAR-tabloidsuksesinasional.com
Penyaluran bansos kepada warga terdampak covid-19 tahap pertama pada pertengahan April lalu menimbulkan beberapa persoalan. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat tidak sedikit penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk itu Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar terus mendorong pemerintah daerah agar memperbaiki data penerima bansos. Tidak meratanya penyaluran bansos tentu menjadi persoalan serius.
“Data penerima bansos masih carut marut, harus ada evaluasi untuk perbaikan. Jangan sampai bansos yang tujuannya untuk meringankan beban warga terdampak, justru menimbulkan persoalan baru, menimbulkan kisruh”, kata Sugeng Suroso Ketua Komisi IV kepada wartawan saat ditemui di kantor dewan beberapa waktu lalu.
“Pemutakhiran data seharusnya dilakukan setiap enam bulan sekali, namun faktanya tidak dilakukan.
Evaluasi data juga akan meminimalisir bagi keluarga penerima manfaat mendapat bansos secara dobel.
Pemerintah pusat terbuka untuk perbaikan data dari pemerintah daerah. Ini dilakukan agar bansos bisa tepat sasaran untuk masyarakat. Kan sudah ada Sistem Informasi Desa (SID)”, imbuh Sugeng.
“Namun yang kita lihat di lapangan banyak yang tidak sesuai, tidak tepat sasaran. Sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Andai kata data tersebut validasinya bisa dipertanggungjawabkan maka jelas tidak bakal terjadi kericuhan,” terang Sugeng.
Untuk pembagian bantuan tahap dua nanti saya minta kepada tim gugus tugas percepatan dan penanggulangan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Blitat agar lebih selektif lagi sistem pembagianya .
“Pemerintah Kabupaten Blitar kan sudah membentuk tim gugus tugas, jadi bila data kemarin masih ada masyarakat yang semestinya menerima bantuan namun mereka tidak menerima, maka ini tugas pejabat Pemkab Blitar untuk mengkoreksi mulai dari tingkat bawah yaitu desa atau kelurahan”, jelasnya.
Selanjutnya Sugeng Suroso meminta agar bantuan sosial Covid-19 ditunda peluncuranya sebelum ada kepastian berapa jumlah angka warga penerima bantuan, lebih baik kita terlambat sedikit namun akurasi datanya bagus.
“Bantuan sosial bagi warga terdampak banyak macamnya, seperti PKH, BPNT, BLT Dana Desa, CSR Propinsi maupun dari Kemensos. Saya berharap, banyaknya jenis bantuan ini bisa mengcover seluruh warga terdampak, yang memang seharusnya menerima”, kata Sugeng.
Berdasarkan pantauan media dilapangan, tumpang tindih data ditemukan di beberapa tempat. Banyak kepala desa mengeluh karena dianggap oleh warganya tidak bijak dan tebang pilih saat penyaluran bantuan. Padahal data sudah diperbaiki.
“Data yang kami ajukan sudah kami perbaiki. Kami validasi nama-nama warga yang kami anggap layak untuk menerima bantuan”, seperti yang diungkapkan salah satu Kepala desa yang enggan disebutkan namanya.
Banyak ketidak sesuaian antara data saat pengajuan dengan saat realiasai.
Bahkan ada seorang kepala desa yang saking jengkelnya melakukan protes kepada Camat karena data tidak sesuai dengan pengajuan. (ek)
