Suksesi Nasional, Lamongan– Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan Senin (20/3) di Gedung DPRD Lamongan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan berbagai capaian indikator kinerja daerah di tahun 2022.
Capaian indikator kinerja daerah ini terdiri atas capaian indikator kinerja utama dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2021-2026.
“Pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2022 sebesar 5,56 persen melampaui Provinsi Jatim dan nasional, gini ratio menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat menurun yakni pada angka 0,273, persentase kemiskinan mengalami penurunan sebesar 15.740 jiwa, IPM meningkat yakni sebesar 74,02 masuk kategori tinggi, indeks kualitas layanan infrastruktur sebesar 77,89 masih kategori baik, indeks kesalehan sosial terealisasi sebesar 86,77 melebihi target, indeks reformasi birokrasi meningkat dari B menjadi BB dengan nilai 70,02 menunjukkan tata kelola pemerintahan Lamongan sudah berlevel dunia,” ungkap Pak Yes.
Tidak hanya itu, nilai tukar petani pada tahun 2022 terealisasi sebesar 109,26 lebih baik dari tahun sebelumnya dan menunjukkan tingkat kesejahteraan petani terus meningkat, persentase PPKS yang meningkat kapasitasnya sebesar 4,50 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,05 persen, indeks daya beli sebesar 0,748 meningkat, pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian meningkat, pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan meningkat, pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan meningkat.
Persentase peningkatan realisasi investasi sebesar 27,76 persen menunjukkan semakin membaiknya perekonomian Lamongan, jumlah pengeluaran wisatawan terealisasi sebesar 462 milyar 810 juta 775 ribu 483 rupiah, indeks pendidikan tahun 2022 sebesar 0,667 meningkat dibanding tahun 2021, begitu juga dengan indeks kesehatan, indeks ketahanan daerah, indeks kepuasan masyarakat dan indeks SPBE yang masuk kategori baik. SAKIP Lamongan yang tetap dalam predikat A, predikat opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), maturitas SPIP level 3, dan presentase peningkatan desa mandiri yang juga meningkat.
“Peningkatan capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2022 ini juga dibarengi dengan berbagai apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan lembaga non pemerintah. Rekomendasi dari DPRD juga sudah kita tindak lanjuti, yang salah satunya ini terkait pencarian atlet sejak dini hingga permasalahan jalan,” tambah Pak Yes.
Terkait pendapatan daerah pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 3 triliun 63 milyar 580 juta 43 ribu 532 rupiah, terealisasi 2 triliun 948 milyar 921 juta 368 ribu 34 rupiah 83 sen atau tercapai 96,26 persen. Belanja daerah yang dialokasikan sebesar 3 triliun 381 milyar 346 juta 115 ribu 286 rupiah, terealisasi sebesar 3 triliun 188 milyar 128 juta 408 ribu 326 rupiah 7 sen atau 94,29 persen.
Begitu juga penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar 355 milyar 87 juta 500 ribu 325 rupiah, terealisasi 99,74 persen atau sebesar 354 milyar 152 juta 823 ribu 586 rupiah 90 sen.
Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan teralokasi sebesar 37 milyar 321 juta 428 ribu 571 rupiah dan terealisasi 26 milyar 200 juta 772 ribu 165 rupiah 10 sen atau sebesar 70,20 persen, sehingga pembiayaan netto yang direncanakan sebesar 317 milyar 766 juta 71 ribu 754 rupiah terealisasi sebesar 327 milyar 952 juta 51 ribu 412 rupiah 80 sen atau 103,21 persen.
Sementara itu H.Abd Ghofur Ketua DPRD Lamongan mengatakan Paripurna kali ini tentang penyampaian LKPJ tahun 2022 oleh Bupati Lamongan.
” Dan nanti kita bahas selanjutnya dalam rapat internal anggota DPRD Lamongan. Barangkali nanti dalam laporan itu ada kekurangan kita sempurnakan untuk lebih baik lagi, ” kata Ketua DPRD Lamongan, pada awak media, usai rapat paripurna.
“Yang jelas, apa yang menjadi kekurangan nanti kita dorong, kita sempurnakan agar kedepannya lebih baik lagi. Jadi ada dua hal yang perlu kita fokuskan, yakni terkait banjir dan jalan rusak sebagaimana program Jamula.
Intinya pemerintah dan DPRD agar koordinasi dengan baik, penanganan banjir dan infrastruktur adalah dua hal yang sangat dirasakan oleh masyarakat, ” pungkas politikus asal PKB.(rul)
