Suksesi Nasional, LAMONGAN – Informasi di Media Sosial (Medsos) sungguh sangat kejam, apalagi tanpa adanya konfirmasi lebih detail apa yang diunggahkan.
Bahkan Medsos cenderung tanpa adanya informasi yang valid ditambah lagi banyak aplikasi yang canggih untuk mengedit sebuah foto. Tentunya hal itu banyak merugikan pihak lain yang langsung menjadikan konsumsi publik.
Sebagaimana saat ini, ramai beredar di Sosial Media postingan foto tak senonoh yang dinarasikan mirip salah satu oknum Anggota DPRD Lamongan berinisial N, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) direspon pihak keluarga. Melalui anak tertuanya, tegas jika postingan potongan Screnshoot Video Call tak senonoh tersebut bukan orang tua mereka.
Firdaus Anas, Putra pertama anggota DPRD Lamongan ini tegas mengatakan, jika foto yang dimaksud mirip orang tuanya adalah bukan bapaknya. ” Prinsipnya kami keluarga meragukan dengan foto screnshoot tersebut, bisa jadi itu adalah foto editan.” tegas Firdaus.
“Apalagi itu adalah foto hasil screnshoot obrolan video call yang menggambarkan aksi tak senonoh yang dianggap bapaknya. Karena itu adalah cuplikan atau screnshoot yang bisa melalui proses editing sehingga kami menganggap Hoax”.
Dengan peristiwa ini pihak keluarga menanggapi serius, dalam waktu dekat dilakukan upaya menempuh jalur hukum. “Dalam waktu dekat kami dibantu kuasa hukum memproses lewat jalur hukum. Dan segera membawa berkas pelaporan ke Polres Lamongan”.
Sebagai anak kandung, Firdaus hafal secara bentuk fisik Bapaknya. “setengah badan dari foto tersebut bukan badan ayah saya. Kalau saya melihat dari fotonya saja sudah jelas editan, separuh badannya itu kan editan, hanya diambil kepalanya saja, padahal kalau kita lihat badan ayah saya tidak besar-besar amat dan tidak kekar seperti di situ. Kalau secara fisik itu bukan (ayah) tapi kepalanya saja yang diambil,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPRD Lamongan Fredy Wahyudi mengakui belum tahu kabar unggahan media sosial tersebut. Fredy menyebut, kalau benar maka akan menjadi ranah Badan Kehormatan DRPD Lamongan untuk menangani hal tersebut. Kalau tidak benar, maka harus ada pertanggungjawaban dari pihak yang menyebarkan barang tersebut.
“Terus terang saya baru tahu dri jenengan ini.. kalau benar ya menjadi ranah BK untuk menangani masalah ini, kalau tidak benar harus ada pertanggungjawaban dari pihak yang menyebarkan barang ini. Saya sih berharap ini tidak benar ,” pungkas Ketua DPRD Lamongan.(rul)
