Persaingan Makin Ketat, Mendorong PKL Masuk ke Ekosistem Digital
Suksesi Nasional, Surabaya (23 November 2021) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong pedagang kaki lima (PKL) di Jawa Timur manfaatkan digitalisasi guna memperluas cakupan pasar.
Menurutnya, sebagai penggerak ekonomi Indonesia, pedagang kaki lima atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu beradaptasi dan mulai memanfaatkan teknologi digital dalam model bisnisnya agar dapat meningkatkan daya saing di era kenormalan baru pasca covid-19.
“Pandemi covid-19 ini telah mengubah pola konsumsi masyarakat yang mengalami shifting ke arah virtual atau digital. Hal ini menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk berinovasi dalam hal menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk berbelanja dari rumah,” ungkap Khofifah saat Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 28 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Jawa Timur periode 2021 – 2025 di Gedung Negara Grahadi, Selasa (23/11).
Dalam hal ini, Wakil Ketua Umum DPP APKLI Hero Samudra melantik Deky Sugeng Atimawan sebagai Ketua DPW APKLI Jatim Periode 2021-2025. Sebagaimana yang tertuang dalam SK DPP APKLI.
Khofifah menyebutkan, semakin cepat pelaku UMKM masuk dalam ekosistem digital, maka semakin cepat pula mereka bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi Covid-19. Situasi ini, kata dia, harus bisa dimanfaatkan bagi para pelaku UMKM untuk hijrah, bukan hanya menjadi objek tetapi juga menjadi subjek dalam era digitalisasi.
Mengutip pernyataan Jack Ma Founder Market place Alibaba, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa pada tahun 2030 UMKM akan melakukan transaksi perdagangan melalui sistem online. Dan 85% pelakunya adalah e-commerce.
“Pedagang kaki lima, pengusaha mikro, ultra mikro dan UMKM termasuk anggota APKLI Jatim harus dapat menyesuaikan dengan transformasi digital. Sebagai contoh bisa dengan meningkatkan kualitas, daya jual, packaging yang menarik, dan sistem marketing yang efektif untuk dapat bersaing dengan yang lain,” imbuhnya.
“Bagaimana kemudian standardisasi yang harus dilakukan, seperti penggunaan pewarna dan minyak goreng yang memang seharusnya tidak menggunakan minyak goreng yang telah berulang kali digunakan untuk menggoreng,” tambah dia.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menegaskan bahwa para pelaku UMKM termasuk pedagang kaki lima yang diwadahi oleh APKLI berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman modal murah untuk usaha dari Bank UMKM Jatim.
Untuk pinjaman senilai Rp 10 juta, jelas Khofifah, bunga dari pinjaman tersebut akan disubsidi 8% dari APBD Jatim dan sisanya sebesar 3% ditanggung oleh peminjam. Sehingga hal tersebut diharapkan bisa membuat para pelaku UMKM mendapatkan keringanan dalam pengajuan pinjaman tersebut.
“Kalau panjenengan semua yang di sini kalau mau prioritas, saya yang mendisposisi bahwa semua yang hadir di sini adalah prioritas,” ucap gubernur perempuan pertama di Jatim itu.
Khofifah juga menjelaskan bahwa ada kesempatan bagi para pelaku usaha mikro, ultra mikro dan pedagang kecil untuk dapat masuk dalam aplikasi Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo). Hanya saja teknisnya harus dikomunikasikan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
“Untuk bisa mengakses pengadaan barang dan jasa cukup dengan memiliki KTP dan NPWP, tidak harus berbentuk CV atau PT. Dan yang paling banyak memang Mamin (makanan dan minuman). Kalau di pedagang kaki lima kan yang banyak juga makanan dan minuman,” paparnya.
Dalam acara tersebut, juga dilakukan penyerahan bantuan permodalan kepada APKLI Jatim sebesar Rp 50 juta yang diserahkan langsung oleh Gubernur Khofifah kepada Ketua DPW APKLI Jatim.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP APKLI Pusat Hero Samudra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Gubernur Khofifah sehingga APKLI Jatim dapat melakukan pelantikan dan pengukuhan DPW dan DPD APKLI Jatim di Gedung Negara Grahadi. Ia juga menyampaikan keluh kesah yang dirasakan para pedagang kaki lima. Diantaranya sering kali mereka identik dengan pedagang yang kotor, kumuh, dan tidak tertib.
Namun demikian, Ia berjanji mengajak seluruh DPD APKLI Jatim untuk menggerakkan semua anggotanya agar mampu membuktikan bahwa mereka dapat berdagang dengan bersih, tertib dan teratur. Mereka juga meminta agar disediakan lahan agar mereka dapat berdagang di lokasi tersebut secara terpusat dan menjadi bagian dari wisata kuliner di setiap Kabupaten Kota di Jawa Timur.
“Kerahkan seluruh DPD, kita buktikan bahwa kita bisa membuat kota-kota di Jawa Timur bersih. Kita bisa jualan yang bagus, kita bisa jualan bersih dan tertib. Berjuala tapi tetap bersih, ini adalah janji kita yang harus kita realisasikan,” tegasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Bangkalan Drs. Mohni, Wakil Ketua Umum DPP APKLI Pusat Hero Samudra, Dewan Penasehat DPW APKLI Jatim Dwi Ariady Kusuma, Ketua DPW APKLI Deky Sugeng. Juga beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim diantaranya Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jatim. (*ang)
