Suksesi Nasional, NTT – Diakhir masa tugasnya yang hanya tersisa dua bulan lagi, beberapa anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaksanakan tatap muka dengan para Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB se-Kabupaten Manggarai di SMAN I Langke Rembong JL. Harimau, No. 1, Tenda, kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT Rabu (10/07/2024).
Kelima anggota DPRD dimaksud yakni, Angela Merci Piwung, SH, fraksi PKB dan ketua Komisi V, Jimur Siena Katrina dari fraksi PAN anggota Komisi V, Yohanes Rumat anggota Komisi 2 dari fraksi PKB, Pdt. Drs. Junus Naisunis fraksi PKB dan anggota Komisi V, Yohanes Lakapu anggota Komisi 5 dari fraksi PKB.
Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Manggarai, Fransiskus Borgias, dalam sesi tanya jawab meminta agar perlu diaktifkan kembali lembaga Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai cabang Dinas Pendidikan guna memudahkan urusan para guru SMA/SMK/SLB di kabupaten Manggarai.
Korwas Frans Borgias juga meminta agar perlu diperhatikan anggaran perjalanan bagi para pengawas SMA, SMK di Kabupaten Manggarai.
Kepala SMKN Restorasi Timung menyampaikan kondisi dimana sekolahnya hingga saat ini masih menumpang belajar di sekolah lain sejak berdiri tahun 2021 lalu di Timung karena belum ada gedung sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Swasta Karya Ruteng pada kesempatan yang sama meminta peningkatan dan penambahan besar dan kuota bagi penerima tamsil (tambahan penghasilan) untuk guru komite di sekolah seiring dengan berkurangnya jumlah di sekolahnya.
Kepsek SMAN 2 Purang minta jumlah tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) para guru ASN dari 500.000 menjadi 1 juta rupiah per bulan,” ujarnya.
Ketua Komisi IV Angela Merci Piwung, berjanji untuk segera menindaklanjuti usulan yang disampaikan para kepala sekolah terkait dengan keterbatasan sarana belajar siswa seperti gedung sekolah yang belum memadai.
“Untuk gedung sekolah dari beberapa sekolah yang belum ada seperti di SMKN Restorasi Timung, kalau tidak di tahun 2024 ini diusahakan tahun 2025 mendatang,” katanya.
Hal yang sama juga untuk sekolah lainnya seperti di SMAN 3 Cibal yang masih belajar di ruang kelas yang terbuat dari bambu. Begitu terpuruknya kondisi pendidikan kita di NTT ini membuat Merci meneteskan air mata.
“Mohon maaf, saya menangis karena memikirkan murid-murid yang harus sekolah di sekolah lain yang berpindah-pindah,” katanya.
Merci menyoroti kebijakan pemerintah propinsi NTT yang dengan gampang menerbitkan ijin operasional sekolah baru namun tidak diimbangi dengan pembangunan gedung sekolah dan sarana belajar lainnya.
Anggota komisi V DPRD Provinsi NTT, Jimur Siena Katrina dari fraksi PAN berjanji akan menindak lanjuti usulan para guru mengenai tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk guru ASN dari Rp 500.000 menjadi 1 juta rupiah perbulan.
Demikian pula dengan usulan para Kepsek mengenai tambahan penghasilan (tamsil) bagi guru komite. Pada saat yang akan datang akan diusulkan perlu ada UPT dinas pendidikan di daerah kabupaten masing-masing dan anggarannya, kata Siena.
Kepada awak media anggota DPRD, Yohanes Rumat mengatakan akan mendorong aspirasi para kepala sekolah ini pada tingkat fraksi dan komisi agar mendapatkan atensi pemerintah propinsi NTT terutama TPP untuk guru ASN dan tamsil untuk guru komite.
“Sebagai evaluasi kami terhadap infrastruktur jalan di Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur sudah cukup bagus meskipun masih ada yang kurang itu bisa dibenahi. Secara garis besar sudah bagus,” kata anggota dewan yang terkenal vokal ini.
Yohanes juga mempertanyakan, setiap tahun anggaran pendidikan kita di NTT ini sebesar 2T, kemana saja”, tanya Yohanes.
Yohanes Lakapu anggota Komisi 5 Fraksi PKB memberikan atensi khusus untuk pemekaran provinsi Flores.
Pada kesempatan itu Frans Borgias berharap agar masukkan yang disampaikan oleh para kepala sekolah dan dirinya dapat ditindaklanjuti oleh anggota DPRD Provinsi NTT demi kemajuan pendidikan di daerah ini,” pungkasnya. (Beni. L).
