Suksesi Nasional.com, Lamongan-
Ribuan masyarakat Lamongan menolak kenaikan harga BBM beberapa hari yang lalu. Sebagaimana sikap penolakan tersebut diwakili oleh ribuan dari elemen mahasiswa di Lamongan. Sejumlah elemen mahasiswa di Lamongan, secara bergantian tersebut diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Aksi turun jalan, dimulai kumpul di sekitar Alun-alun kota Lamongan dan melakukan orasi didepan kantor Pemkab Lamongan, dan dilanjutkan di depan kantor DPRD Lamongan. Aksi serupa namun lokasi berbeda dilakukan juga oleh Universitas Muhammadiyah Lamongan, ((UMLA). Elemen mahasiswa ini memulai aksinya dari titik yang berbeda, namun dengan tuntutan yang sama, yaitu menolak kenaikan harga BBM.
Salah satunya, mahasiswa PMII Lamongan memulai aksinya di Tugu Adipura Lamongan dan menggelar orasi di sana. Dalam orasinya, PMII Lamongan menolak tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, mereka juga menuntut pemerintah memberantas mafia BBM.
“Kami juga menuntut pemerintah untuk menyelesaikan penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi dan segera membuat kebijakan agar subsidi dapat tepat sasaran. Kami menuntut pemerintah untuk bekerja secara optimal dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi,” kata salah satu korlap aksi mahasiswa PMII Lamongan, Ismail dalam orasinya, Rabu (7/9/2022).
Usai menggelar orasi, PMII Lamongan kemudian melanjutkan aksinya dengan long march menuju gedung DPRD Lamongan. Menurut mahasiswa, relokasi sebagian anggaran BBM bersubsidi ke bansos bukanlah sebuah solusi yang tepat. Karena, bansos sendiri masih banyak permasalahan dari hulu ke hilir, misalnya terkait mekanisme dan teknis penyerapannya.
“Bansos tidak menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah sebab sifatnya hanya konsumtif sementara. Menaikkan harga BBM sama halnya memperlambat pemulihan ekonomi,” tambah Taufiq Ismail
Saat di gedung DPRD Lamongan, mahasiswa PMII Lamongan ini diterima langsung oleh ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur dan didampingi oleh Anshori yang juga anggota DPRD. Dihadapan pendemo, Ghofur dengan tegas juga menolak kenaikan BBM. Selain menyatakan penolakan secara lisan, Ketua DPRD Lamongan juga ikut menandatangani petisi penolakan kenaikan harga BBM. Ghofur juga menyatakan setuju dan mendukung apa yang menjadi tuntutan mahasiswa.
“Saya mendukung dan setuju aksi penolakan harga BBM oleh mahasiswa ini dan akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat,” ungkap Ghofur di hadapan mahasiswa.
Sementara itu dalam orasinya mahasiswa PMII Lamongan menolak tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, mereka juga menuntut pemerintah memberantas mafia BBM.
“Kami juga menuntut pemerintah untuk menyelesaikan penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi dan segera membuat kebijakan agar subsidi dapat tepat sasaran. Kami menuntut pemerintah untuk bekerja secara optimal dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi,” kata salah satu korlap aksi mahasiswa PMII Lamongan, Ismail dalam orasinya, Rabu (7/9/2022).
Menurut mahasiswa, relokasi sebagian anggaran BBM bersubsidi ke bansos bukanlah sebuah solusi yang tepat. Karena, bansos sendiri masih banyak permasalahan dari hulu ke hilir, misalnya terkait mekanisme dan teknis penyerapannya.
“Bansos tidak menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah sebab sifatnya hanya konsumtif sementara. Menaikkan harga BBM sama halnya memperlambat pemulihan ekonomi,” tambahnya.pada awak media.
“Kami menolak kenaikan harga BBM di tengah kemiskinan rakyat yang semakin parah, stabilkan harga bahan pokok sesuai daya beli masyarakat,” pungkasnya.(rul)