Suksesi Nasional, Lamongan – Dalam Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh DPRD.
Hal itu berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui Reses, yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan, serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
Terkait itu Pemkab Lamongan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Kamis (30/03/2023), di Lt 7 gedung Pemkab Lamongan.
Turut hadir dalam Murenbang, yakni Bupati Lamongan beserta jajarannya, dan pejabat Forkopimda Lamongan, termasuk Ketua DPRD Lamongan, H.Abd Ghofur.
Dilaksanakan Musrenbang bertujuan mengakomodir berbagai masukan dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat, baik melalui sidak, reses, Murenbangdes dan Misrenbang tingkat Kecamatan. Hal itu tindak lanjut aspirasi sesuai Dapil dari masing-masing Anggota DPRD, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.
Selain itu diintegrasikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yang selanjutnya dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
Dalam Murenbang, Ketua DPRD Lamongan H. Abd Ghofur, menyampaikan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang telah di-input ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kemudian akan diserahkan kepada Bupati Lamongan.
Menurut Ketua DPRD Lamongan mengatakan ada Beberapa Pokir DPRD telah disampaikan dalam Musrenbang, diantaranya, bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, infrastruktur, ekonomi, pariwisata, , pertanian dan bidang sosial.
” Dibidang pendidikan, bantuan beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu perlu untuk dilanjutkan, peningkatan pembangunan dan rehab sekolahan. Bidang kesehatan penanganan stunting agar benar-benar dimaksimalkan, termasuk pelayanan sarana dan prasarana ditingkatkan.
Begitu juga dalam bidang tenaga kerja misalnya, sarana, prasarana dan SDM pada Balai Latihan Kerja agar mampu menghasilkan lulusan pelatihan tenaga kerja yang bisa bersaing dengan tenaga kerja daerah lain. Pengawasan dan memberikan fasilitas bagi lulusan Balai Latihan Kerja agar mudah memperoleh pekerjaan dan menciptakan Lapangan Kerja.
Pengawasan UMK bagi tenaga kerja di Perusahaan yang ada di Lamongan. Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing terkait status dan masa kerjanya,” kata Ketua DPRD Lamongan.
Dibidang Infrastruktur, DPRD Lamongam sangat mengapresiasi atas pelaksanaan program Jalan Mulus Lamongan (Jamula) yang menjadi program prioritas Lamongan. dan meminta agar program ini dilaksanakan sampai dengan selesai.
” Hal ini selaras dengan Pokok-pokok pikiran DPRD Lamongan agar dilakukan Perbaikan infrastruktur jalan yang rusak di wilayah Lamongan termasuk Pembangunan Jalan poros Desa maupun poros strategis dengan tetap memperhatikan kualitasnya. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sebagai penahan badan jalan.
Pembangunan dan juga Rehabilitasi, saluran Irigasi Pertanian dan Pemukiman, serta infrastruktur lainnya guna menanggulangi masalah banjir. Pengerukan waduk-waduk dan embung untuk ketersediaan air dan untuk mengurangi kekeringan air di musim kemarau serta waduk yang mengalami pendangkalan. Penerangan Jalan Umum untuk daerah yang selama ini belum tersentuh beserta pemeliharaannya, ” tambahnya.
Lebih lanjut H.Abd Ghofur menyampaikan jika di bidang ekonomi, perlu adanya peningkatan pengawasan, dan pembinaan perkembangan Usaha Mikro, guna mendukung perekonomian masyarakat.
” Selain itu Percepatan dan perbanyak sertifikat Halal bagi produk UMKM Lamongan, serta memfasilitasi sisi managemen pemasarannya sehingga ada nilai tambah (Added Value) bagi UMKM. Sementara dibidang pariwisata, perlu adanya pengelolahan sarana prasarana, tempat parkir dan kebersihan lingkungan dilokasi wisata.
Agenda Wisata Tahunan hendaknya mampu menampilkan Seni Budaya Khas Lamongan yang berpotensi mendatangkan wisatawan ke Lamongan, ” terangnya.
” Sedangkan bidang pertanian, perlu adanya pemberdayaan kelompok tani, ketersediaan pupuk bersubsidi dan Alsintan, serta penanganan hama pertanian untuk petani. Dibidang sosial, perlu adanya pengawasan penyaluran bantuan ke masyarakat agar terlaksana sesuai dengan Peraturan yang ada, ” terangnya.
” Untuk itu saya berharap lebih dioptimalkannya sektor-sektor yang bisa dikelola untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Karena sektor Pendapatan sangatlah penting untuk mendukung program-program Pembangunan.
Semoga dalam Musrenbang kali ini dapat lebih meningkatkan koordinasi dan kualitas dalam perencanaan pembangunan. Kemudian menyatukan komitmen, kerjasama dan berpartisipasi dengan berbagai stakeholder dan masyarakat, untuk berperan dalam pembangunan, baik yang berskala nasional maupun yang berskala daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana dengan baik, ” tandasnya Kaji Ghofur, sapaan akrab H.Abd Ghofur.
” Saya berharap pokok-pokok pikiran DPRD benar-benar diakomodir dan dijadikan masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan yang diprioritaskan di Tahun 2024. Kami mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan dan seluruh masyarakat untuk optimis menggalang kebersamaan serta bekerja keras dalam mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkeadilan, ” pungkas Ketua DPRD Lamongan, saat menyampaikan Pokir DPRD Lamongan.
7 preferensi yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Abdul Ghofur kepada Bupati Yes melalui penyerahan secara simbolis Pokir (Pokok Pikiran) Dewan tersebut terangkum dalam tema pembangunan yang akan diusung, yakni “Aktivasi Ekosistem Perekonomian untuk Menjaga Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. (rul)
