Suksesi Nasional, TRENGGALEK – Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti ketimpangan dalam distribusi program pembangunan antara wilayah perkotaan dan pegunungan.
Temuan tersebut diungkapkan dalam rapat kerja dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Trenggalek, saat membahas program kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, serta rencana kegiatan untuk APBD 2025.
Ketua Komisi III DPRD, Wahyudi Anto, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait realisasi program Dinas PKPLH di tahun 2024.
“Kami ingin memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini terabaikan,” ujar Wahyudi yang akrab disapa.
Wahyudi menyoroti masalah klasik yang sering muncul dalam program pembangunan, yakni ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
“Sebagian besar program terfokus di perkotaan, sementara wilayah pegunungan seperti Panggul, Dongko, Watulimo, dan Pule, yang merupakan kantong suara mayoritas pemilih, justru terpinggirkan. Kami mendesak agar ada pemerataan dalam alokasi anggaran dan program,” tambahnya.
Politisi PDIP ini juga menekankan bahwa meskipun jumlah penduduk di wilayah pegunungan lebih besar, mereka seringkali kesulitan mendapatkan perhatian yang setara dengan wilayah perkotaan.
“Jiwa pemilih itu ada di daerah pinggiran, tetapi mengapa program lebih banyak terkonsentrasi di kota, Ini harus segera dievaluasi,” tegasnya.
Untuk memastikan pemerataan tersebut, Komisi III berencana menggandeng dua OPD terkait, yakni Bappeda Litbang dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), guna meninjau kembali distribusi anggaran dan program yang ada.
“Kami akan melakukan kajian lebih mendalam dengan menghadirkan Bappeda Litbang dan Bakeuda agar alokasi program benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.(tj).
