Suksesi Nasional, TRENGGALEK – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek menggelar rapat untuk mendengarkan laporan dari berbagai komisi terkait alokasi anggaran dalam penyusunan Raperda tentang APBD tahun 2025.
Pimpinan rapat Banggar DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar telah diangkat oleh masing-masing komisi.
Doding Rahmadi menjelaskan bahwa laporan dari komisi-komisi tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan penganggaran untuk tahun depan. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah laporan komisi I tentang anggaran untuk Inspektorat,
“Komisi I menyampaikan bahwa anggaran untuk Inspektorat masih belum bisa terpenuhi, karena untuk memenuhi ketentuan ada aturan sebesar 0,75 persen dari total APBD,” ungkap Doding.
Selanjutnya, untuk Komisi III mengangkat isu penting terkait peningkatan anggaran untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Komisi ini berharap ada tambahan anggaran untuk mendukung peningkatan layanan PTSP, yang bertujuan agar proses perizinan dan administrasi di Trenggalek dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
“Komisi ini berharap adanya tambahan anggaran untuk mendukung peningkatan layanan PTSP, agar proses perizinan dan administrasi di Trenggalek dapat lebih efisien dan cepat,” jelas Doding.
Di sisi lain, Komisi IV menyampaikan perkembangan positif terkait anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedomo. Laporan yang disampaikan mengungkapkan bahwa anggaran RSUD mengalami peningkatan signifikan, dari yang semula sebesar Rp 140 miliar menjadi Rp 147 miliar. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
Namun, meskipun ada kemajuan di beberapa sektor, Banggar menyoroti masalah infrastruktur, khususnya perbaikan jalan.
“Saat ini, anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan pada tahun ini mencapai sekitar Rp 41 miliar. Namun, untuk menyelesaikan seluruh masalah jalan rusak, kita membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar, yakni sekitar Rp 250 miliar,” papar Doding Rahmadi.
Doding menjelaskan bahwa dari total panjang jalan di Trenggalek, sekitar 72 persen sudah dalam kondisi baik, namun sekitar 23 persen masih memerlukan perbaikan. Meskipun anggaran yang ada saat ini belum mencukupi, Doding berharap ada rasionalisasi anggaran yang dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk perbaikan jalan.
“Jika kita bisa menyediakan anggaran sekitar Rp 250 miliar, maka seluruh jalan di Trenggalek dapat diperbaiki. Namun, kita harus realistis dengan kondisi anggaran yang ada, terutama karena banyak dana yang tersedot untuk penganggaran kegiatan lain, seperti tenaga P3K,” jelas Doding.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa jika rasionalisasi anggaran dapat dilakukan, diharapkan ada tambahan anggaran sekitar Rp 70 miliar setiap tahunnya untuk sektor perbaikan jalan. Dengan demikian, permasalahan jalan rusak di Kabupaten Trenggalek dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun ke depan.
“Jika anggaran tambahan itu bisa tercapai, maka dalam waktu tiga tahun ke depan, masalah jalan rusak di Trenggalek bisa selesai,” harap Doding. (tj)
