Suksesi Nasional, Surabaya — Sejumlah anggota Gerakan Selamatkan (GAS) Jatim geruduk kantor Sekretaris Satgas Penanganan COVID -19 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kedatangan warga Madura ini ditemui oleh wakil Sekretaris Satgas COVID -19 Surabaya Irvan Widyanto dikantor Humas Pemkot Surabaya Kamis (17/06/2021).
Maksud kedatangan anggota GAS Jatim terkait beredarnya sebuah pamflet viral di media sosial (Medsos) yang berisi ajakan unjuk rasa (unras) menuntut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi karena warga Madura merasa diskriminasi penyekatan di Suramadu.
Dalam pamflet itu, tertulis bahwa diskriminasi terjadi karena warga Madura yang terkena COVID -19. Ketua GAS Jatim Bob Hasan menyatakan hanya ingin ada kebijakan yang adil. Sehingga tidak hanya menekan warga Bangkalan saja,” kata Bob Hasan saat pertemuan di kantor Satgas COVID -19 Surabaya.
”Kami menyuarakan aspirasi elemen masyarakat. Pelumpuhan ekonomi sangat terasa. Kami ajukan ke Pemkot Surabaya untuk perhatikan UMKM dan pedagang dari Madura ke Surabaya. Itu saja,” jelas Hasan.
Kami meminta ada posko yang sama didirikan untuk mengantisipasi kerumunan warga dari Surabaya menuju Bangkalan. ”Swab nggak cuma di satu titik. Supaya nggak cuma swab warga Bangkalan saja,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua Umum Aliansi Madura Perantauan (AMP) Nawadi merasa bahwa ada upaya pemelintiran terkait pamflet yang beredar di masyarakat.
Menurut dia, upaya penyekatan adalah bukti gotong royong dan bahu membahu membantu masyarakat Madura yang selama ini terkena imbas melonjaknya COVID-19.
”Orang Madura yang awalnya tidak percaya, sekarang karena banyak warga Bangkalan yang sakit bahkan meninggal dunia akibat COVID-19. Kini sudah. percaya bahwa virus Corona itu benar banar ada dan sangat berbahaya.
Kami terima kasih kepada mereka yang sadar dan percaya adanya COVID-19. Kami bersatu dengan tretan (saudara) untuk menanggulangi bencana. Dengan tretan ini dari Madura,” tutur Nawadi.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Satgas COVID-19 Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan, terdapat beberapa poin yang diajukan. Dia meluruskan soal diskriminasi yang banyak dibicarakan masyarakat adalah soal kebijakan, bukan pada ras tertentu.
”Kami berikan pemahaman. Ini bukan diskriminasi. Tapi sebagai langkah memutus mata rantai. Mereka nggak bisa lepas dari 3T. Testing, tracing, dan treatment,” terang Irvan.
Irvan mengaku, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah berkoordinasi dengan Gubernur, Pangdam, Kapolda Jatim, dan Bupati Bangkalan. Upaya swab sudah ada percepatan dari dinkes kota. Jadi kalau swab antigen cukup tunggu maksimal 15 menit. PCR pun nggak menunggu hari.
Tapi hitungan jam. Itu pun kami lakukan evaluasi. Waktunya bukan kami yang tentukan. Tapi sesuai pedoman kemenkes. Masa berlaku rapid antigen sampai kapan, bukan kami yg menentukan itu,” ucap Irvan.
Saat ditanya awak media terkait demo yang rencananya dilakukan GAS pada hari Jumat (18/6/2021) besok. Irvan mengaku tidak tahu menahu. Nggak ada (demo).
Malah orangnya (GAS) nggak tahu. Jangan terpancing dan memancing,” jelas Irvan.(rus)
