Suksesi Nasional, Madiun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun tiada henti mengukir prestasi, begitulah ungkapan untuk Pemda kampung pesilat Indonesia. Di bulan yang sama, setelah berhasil memboyong award untuk Inovasi Pelayanan Publik.
Kali ini kembali mendapatkan penghargaan peringkat pertama atas penyaluran DAK Fisik Dana Desa (DD) tahun 2020 tercepat kategori pagu DFDD 300 Milyar TA 2020 wilayah kerja kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur
Penyerahan penghargaan disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto.
Penyerahan penghargaan tercepat penyaluran DD se Jatim tersebut diterimakan orang nomor satu Jawa Timur pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyerahan DIPA dan TKDD TA 2021, Upaya Pengendalian Covid-19 pada Pilkada serentak Tahun 2020, serta sosialisasi vaksin Covid-19 di Ballroom Grand City Surabaya, Senin (30/11/2020)
Selain menerima penghargaan atas penyaluran DAK Fisik Dana Desa tahun 2020 tercepat dari Gubernur Jatim, Wabup juga menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020.
Gubernur berpesan untuk para Bupati/Walikota, Kepala Satker dan Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Jatim untuk mencermati dan mengawal proses percepatan pencairan anggaran.
Hal tersebut dilakukan agar anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak positik terhadap upaya pemulihan ekonomi. Belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional dan daerah di saat lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, APBN dan APBD Tahun 2021 harus segera direalisasikan dan menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi, kata Khofifah, seperti dikutip dari akun fb forkopimda.
Gubernur Khofifah menambhkan, bahwa dalam rangka mempercepat realisasi pencairan anggaran, kecepatan dan ketepatan harus tetap menjadi fokus utama.
Hal ini dikarenakan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, pemerintah masih berhadapan dengan tantangan pandemi Covid-19 yang saat ini belum berakhir.
Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, pemerintah telah menentukan empat fokus kebijakan, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural, terangnya.(sur/net)
