Suksesi Nasional Tanbu,BATULICIN – Berkaitan dengan antisipasi Pemerintah Pusat dalam hal mengendalikan ekonomi di daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (Rakor) guna mengantisipasi agar tidak terdampak pada krisis ekonomi global.
Kegiatan digelar di gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (20/02/23) secara virtual.
Acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dan disusul pemaparan Indeks Perkembangan Harga (IPH) oleh Deputi Bidang Statistik Produksi: M. Habibullah S.Si, M.Si.
Dalam rakor tersebut, juga hadir Kepala Badan Pusat Statistik beserta jajarannya, para Narasumber yang ahli di bidang perekonomian dan statistik, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota se-indonesia).
Selain itu, di Kabupaten Tanah Bumbu sendiri hadir pula Bupati Tanah Bumbu yang diwakili oleh Asisten Perekonomian Pembangunan H Riduan, Kepala Dinas Sosial Basuni, Kepala BPS Tanbu Rudi Nooryadi, para pejabat serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesemptan tersebut, Tito Karnavian menyampaikan, bahwa Inflasi di awal tahun 2023 relatif lebih rendah dari pada awal tahun sebelumnya.
“Kemendagri secara rutin, setiap minggu melakukan pengecekan dan monitoring di sebanyak 180 daerah, serta mengumumkan IPH sebagai proxy inflasi setiap minggunya,” ungkap Tito sambil membuka zoom meeting.
Selain itu, Deputi Bidang Statistik Produksi M. Habibullah S.Si, M.Si, menyampaikan IPH tertinggi minggu ini dialami oleh kepulauan Sumatera.
Namun, untuk IPH wilayah Kalimantan Selatan sendiri bisa dibilang stabil, karena tidak terjadi kenaikan maupun penurunan harga yang signifikan.
“IPH tertinggi di Sumatera, terjadi di Kabupaten Solok dengan indeks nilai IPH 7,46 % yang salah satu komoditas mempunyai andil terbesar yaitu beras, bawang merah dan minyak goreng,” ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga memaparkan, Beras merupakan penyumbang kenaikan harga di 147 kab/kota, kemudian bawang merah di 125 kab/kota, minyak goreng diangka 118 kab/kota dan cabe merah diangka 86 kab/kota.
Kemudian, untuk Kalimantan Selatan sendiri di awasi langsung oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri, karena sebagian besar kalimantan defisit untuk cabe besar dan bawang merah hingga saat ini, namun secara keseluruhan masih surplus diangka 92 persen.
“Oleh sebab itu, semua wilayah ini tentu harus diawasi betul-betul agar harga tetap stabil menjelang Ramadhan tahun ini,” bebernya. (Milara. Rel)
