Suksesi Nasional, Lamongan-
Usai laporan pertanggungjawaban Bupati Lamongan terkait APBD 2022 dalam rapat Paripurna beberapa hari yang lalu, kini DPRD Lamongan kembali menggelar Paripurna dihari yang kedua, Kamis (08/06/2023).
Dalam Paripurna tersebut agendanya yakni adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi, tentang Nota Keuangan Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2023
Tujuh fraksi partai di DPRD Kabupaten Lamongan telah memberikan Pandangan Umum atau PU terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lamongan Tahun Anggaran 2022. Dimana ke 7 fraksii yakni Fraksi PKB, Demokrat, PDI Perjuangan, PAN, Golkar, Gerindra dan Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI).
Juru Bicara Fraksi PKB, Nur Hasyim menyampaikan, Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Hal ini bisa diketahui dari laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2022.
” Dalam PAD tahun 2022 sebesar Rp.507,68 milyar, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp.604, 587 milyar. Tentunya kami meminta penjelasan, kenapa terjadi penurunan,” katanya saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
” Meski kenaikan pendapatan pajak bila dibandingkan tahun 2021, Nur Hasyim mengatakan, fraksinya berpendapat sudah sangat baik dan fluktuasi (ketidak tetapan). Numun kami berpendapat ini karena adanya kenaikan maupun penurunan dari beberapa obyek pajak. Dengan pencapaian tertinggi berasal dari pajak restoran dengan tingkat realisasi sebesar Rp.8 milyar,” jelasnya.
Begitu juga Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, tingkat realisasinya menunjukkan kinerja yang menurun dibandingkan tahun 2021. Karena, menurutnya, ditahun 2022 hanya terealisai sebesar Rp.17 milyar.
“Itupun pencapaian penerimaan terbesar berasal dari Bank Jatim dengan realisasi sebesar Rp. 5,279 milyar. Jadi semakin tinggi pendapatan dipoint ini, maka semakin baik Pemkab dalam melakukan inovasi dan berinvestasi,”tambahnya.
Dalam beberapa tahun terakhir ini Pemkab Lamongan diharapkan mampu melakukan pendayagunaan aset-aset yang kurang bermanfaat untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga. “Sehingga aset-aset tersebut bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan pula,” pungkasnya.
Hal yang sama disampaikan Sholikin, mewakili Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan, PAD dalam dua tahun terakhir ini terjadi penurunan yang signifikan. Meski demikian, menurutnya, Pemkab Lamongan sudah menunjukkan ke arah yang lebih baik.
“Semoga apa yang kami sampaikan sebagai bentuk masukan dan koreksi terhadap kinerja Pemkab Lamongan saat ini dan di masa mendatang,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara itu, Pandangan Umum dari Fraksi Demokrat yang diwakili Nur Fatonah, mengapresiasi yang setinggi tingginya kepada Pemkab Lamongan atas tercapainya PAD sebesar 97,06 persen. Fraksinya berharap pada tahun 2023 ini bisa lebih ditingkatkan lagi dan Kabupaten Lamongan semakin dekat menuju kejayan.
“Namun kami meminta penjelasan secara rinci atas pencapaian pendapatan retribusi parkir. Hal ini mengingat masih adanya program parkir berlangganan untuk kendaraan,” kata Nur Fatonah.
Sedangkan Fraksi partai PAN, dengan Juru Bicara Matlubur Rifa’i menyebutkan, Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Lamongan tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.2, 933 milyar.
“Terkait dengan Pendapatan Daerah, fraksi PAN menyarankan agar dilakukan upaya efisiensi dan efektifitas dalam sistem pemungutan pendapatan daerah,” ucap Matlubur.
Sedangkan juru bicara fraksi partai Golkar Didik Biyanto, partai Gerindra Imam Fadlli dan Persatuan Nasional Rakyat Indonesia Na’im juga menanggapi adanya penurunan pendapatan daerah.
Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur menyampaikan, tujuh fraksi di DPRD Lamongan telah memberikan PU atas LPJ APBD Lamongan 2022 pada Rapat Paripurna Hari Kedua.
Kaji Ghofur panggilan akrab Ketua DPRD Lamongan berharap, eksekutif atau Pemkab Lamongan segera menjawab dan melaksanakan pandangan umum yang disampaikan tujuh fraksi DPRD Lamongan.
” Tadi dalam Rapat Paripurna Pandangan Faraksi, Tujuh fraksi kita sudah menyampaikan PU nya. Jadi secara umum, 7 fraksi menyarankan untuk meningkatkan kualitas dan PAD Lamongan. Setelah rapat ini eksekutif kita minta jawaban saran dari teman-teman fraksi pada Senin (12/6/2023) depan,” ujar Ghofur Ketua DPRD, pada awak media.
Usai Paripurna, dilanjutkan dengan penyerahkan laporan pandangan umum dari tujuh fraksi saat Rapat Paripurna Hari Kedua dalam agenda PU Fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, oleh Ketua DPRD Lamongan kepada Bupati Lamongan.(rul)
