Suksesi Nasional, TRENGGALEK – Pejabat Sementara (Pjs.) Bupati Trenggalek, Dyah Wahyu Ermawati, memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Ranperda APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna.
Dalam kesempatan tersebut, Ermawati Sapaan akrab Pjs Bupati Trenggalek menyampaikan 42 halaman jawaban yang mencakup isu efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta optimasi sumber pendapatan daerah, terutama terkait pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
Pjs. Bupati menekankan pentingnya pengelolaan belanja modal dan pencarian alternatif sumber pendapatan, seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), untuk menutupi defisit yang disebabkan penurunan DAK.
“Kita akan berupaya keras mengefisienkan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat, dan menghindari kegiatan seremonial yang tidak langsung berdampak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan bahwa rapat paripurna hari itu mencakup dua agenda utama: penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025 dan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Doding mengungkapkan, salah satu pembahasan penting terkait dengan anggaran pengadaan tanah untuk Jalan Lintas Selatan (JLS), yang diperkirakan mencapai Rp 30 miliar. Selain itu, penurunan DAK untuk pembangunan fisik, khususnya di dinas PUPR, turut menjadi sorotan, dengan pemkab harus menutup kekurangan anggaran yang semula diharapkan dari DAK.
“Di dinas PUPR banyak sekali DAK yang tercoret, jadi dari kegiatan yang bisa dibiayai DAK harus dibiayai sendiri,”ungkapnya.
Doding menegaskan bahwa pengurangan DAK fisik sangat mempengaruhi perencanaan anggaran daerah, yang sebelumnya diperkirakan akan menerima Rp 173 miliar, kini turun menjadi sekitar Rp 155 miliar, sebuah penurunan yang harus diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.(tj).
