Suksesi Nasional, Lamongan-
Menjamurnya perusahaan-perusahan besar di wilayah Pantura Lamongan, besar sering kali mendapat sorotan dan protesan warga. Salah satunya lokasi yang beberapa kali perusahaan bermasalah adalah di Desa Kemantren, Kec Paciran, Kab.Lamongan
Untuk mengantisipasi perusahaan-perusahan besar berdiri semaunya sendiri tersebut, warga Kemantren sepakat mengambil sikap tegas.
Sebagaimana hal tersebut ditunjukkan, warga Kemantren saat menolak tegas sosialisasi Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) PT. Jaka Mitra. Penolakan terpaksa dilakukan, karena belum ada kesepakatan yang jelas antara pihak perusahaan dengan warga setempat. Sejak proses awal pemerataan lahan seluas kurang lebih 300 hektar tersebut diduga banyak kecurangan, salah satunya masalah pembebasan lahan warga. Tidak mau kecolongan Pemdes Kemantren dan warga berdialog dikantor desa setempat, Minggu (31/10/2021).
Menurut Atin, salah satu warga yang paling terdampak, mengaku sangat kecewa dan sangat dirugikan oleh PT.Jaka Mitra.
” Kami bersama warga Kemantren yang lain sangat kecewa dan menolak keras sosialisasi Amdal PT.Jaka Mitra. Warga Kemantren sangat dirugikan, sejak adanya perusahaan itu. Baru tahan pemerataan lahan saja sudah sangat dirasakan dampaknya, dilokasi itu ada lahan pertanian dan peternakan warga, ada ternak ayam, kambing, dan sapi, ” kata salah satu warga Kemantren, pada awak media.
” Kami menolak keras Amdal PT Jaka Mitra, apalagi lahan saya letaknya di centra lokasi, ternak ayam banyak yang stres dan hasilnya menurun. Memang pihak perusahaan sudah membeikan ganti rugi, namun tidak sesuai, jauh dari kerugian akibat dampak PT Jaka Mitra. Ironisnya lagi, pembebasan lahan belum ada kesepakatan yang jelas, tahu-tahu sudah dikerjakan,” sambung wanita paruh baya, mewakili kekecewaan warga itu.
Sementara itu Suaji, S.Pd menyampaikan jika dirinya sangat kecewa berat dengan PT.Jaka Mitra, karena perusahaan tersebut sangat merugikan warga, banyak kecurangan-kecurangan dan ketidakjelasan dilakukan.
” Makanya warga saya kumpulkan, karena PT Jaka Mitra akan minta sosialisasi Amdal. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya pada masyarakat, setuju tidaknya, biar masyarakat yang menentukan sikap. Tadi jelas sendiri semua warga menolak, tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena belum ada perjanjian-perjanjian antara perusahaan dengan warga. Amdal belum clear, karena dilokasi masih banyak lahan warga yang belum dibebaskan, ‘ kata Kades Kemantren, pada awak media.
Lebih lanjut Suaji mengakui jika pihak perusahaan sering mediasi, ” Namun tidak membuahkan hasil, dengan alasan perusahaan belum siap, makanya saya serahkan pada masyarakat. Kalau masyarakat menolak kami Pemerintah desa Kemantten juga sepakat menolak. Jangankan bicara soal Amdal, CSR atau yang lain, pembebasan lahan warga saja belum beres hingga saat ini. Terkait proyeksi peruntukanya belum jelas, namun saya mendengar jika lahan itu nantinya untuk pabrik pakan ternak kerja sama dengan PT.Japfa, namun hal ini perusahaan tersebut belum ada komunikasi dengan warga juga, ‘ sambung Kepala desa yang dikenal pro dengan warganya itu.
” Selain itu banyak kecurangan dilakukan PT.Jaka Mitra, misalnya kesanggupan pembangunan jalan sepanjang 300 m lebar 8 m sesuai RAP dengan anggaran 700 juta yang sudah kami kerjakan, tapi sampai saat ini belum teralisasi. Aneh dan yang bikin kami marah betul, dimana pihak PT.Jaka Mitra diam- diam minta KTP warga Kemantren, untuk apa itu?, yang jelas ini ada maksud yang tidak beres lagi, dan kami sudah mendengar maksud dan tujuanya, ‘ pungkas Kades Kemantren.(rul)
