Suksesi Nasional.com, Sumenep- Kegiatan secara swadaya oleh masyarakat untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep-Jatim semakin meluas.
Terhitung dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, terdapat 6 titik lokasi perbaikan jalan yang sudah dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat, kemana pemerintah saat ini?…
Kegiatan perbaikan jalan yang dilakukan secara swadaya tersebut disebabkan oleh rasa kecewa masyarakat atas sikap pemerintah yang tidak peduli dengan kondisi sebagian besar jalan yang sudah rusak parah.
Padahal, warga setempat sudah berulang kali meminta kepada pemerintah agar jalan-jalan yang rusak itu segera diperbaiki namun semua itu hanya pepesan kosong saja.
Juhaeri selaku tokoh pemuda Masalembu yang peduli akan daerah tumpah darahnya,selalu berkordinasi dengan warga, Berkaitan dengan kenyataan di atas, saya berpendapat bahwa jika pemerintah benar-benar tidak peduli pada kesejahteraan rakyatnya, maka urusan perbaikan jalan sebetulnya sangat mudah dilakukan jika kita mengacu pada besarnya anggaran negara yang masuk ke pemerintah setempat.
Misalnya saja, anggaran yang masuk ke pemerintah desa. Pada setiap tahunnya, anggaran yang masuk ke pemerintah desa bisa mencapai 1,5 hingga 2 Milyar. Anggaran yang sangat besar itu bersumber dari kabupaten dan provinsi dalam bentuk Bantuan Keuangan Daerah (BKD) maupun yang bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Desa (DD).
Belum lagi anggaran negara yang melalui anggota legislatif untuk membangun dapilnya dalam bentuk Anggaran Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) yang setiap tahunnya dapat mencapai 2 Milyar untuk setiap anggota dewan.
Dengan anggaran yang luar biasa besarnya tersebut, jika setengahnya saja dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur jalan, seharusnya urusan infrastruktur jalan sudah tuntas. Apalagi keberadaan infrastruktur jalan yang layak dan memadai merupakan salah satu syarat utama untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Karena itu, menurut saya anggaran-anggaran itu patut dipertanyakan oleh rakyat Masalembu. Rakyat Masalembu harus melakukan penuntutan untuk dilakukan audit publik terhadap keseluruhan anggaran tersebut. Apa yang menjadi hak rakyat, harus dikembalikan pada rakyat.
Kegiatan perbaikan jalan yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat secara swadaya di Kecamatan Masalembu adalah bukti kegagalan pemerintah setempat dalam memberikan kesejahteraan pada rakyatnya.(@jhr/red)
