Suksesi Nasional, Kediri – Komite Juang Reforma Agraria (KJRA) bersama kelompok masyarakat (pokmas) se- Karesidenan Kediri berangkat ke Istana Negara Jakarta.
Mereka memperjuangkan kepemilikan tanah dan perhutanan sosial dalam program reforma agraria melalui audiensi dengan Presiden RI Joko Widodo.
Ketua KJRA Kediri Raya Samsul Ashar mengatakan, keberangkatan mereka ke Istana Negara untuk memperjuangkan 17 ribu pemohon tanah redistribusi di Karesidenan Kediri.
Pasalnya, reforma agraria yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi, tidak berjalan mulus di Karesidenan Kediri.
Masyarakat petani sulit dalam mendapatkan hak kepemilikan tanah melalui program reforma agraria. Salah satu kendalanya justru berasal dari oknum birokrasi.
“Kendala di lapangan ada pihak-pihak, oknum birokrasi di tingkat bawah yang kurang sinergis. Padahal staf ahli kepresidenan doktor Yosep Setiawan melakukan sosialisasi di lapangan yang mengutamakan bahwa program reforma agraria menjadi prioritas saat ini,” ungkap Samsul Ashar disela pelepasan di Kantor Bupati Kediri, Kamis (20/Juli).
Program reforma agraria dimulai sejak era Presiden Soekarno kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, melalui terbitnya Keppres Nomor 86 Tahun 2018,yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya kelompok petani untuk mendapatkan kesejahteraan melalui kepemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial.
Data KJRA menyebutkan, secara nasional redistribusi tanah serta legalisasi aset untuk tanah seluas 9 juta hektar. Termasuk di dalamnya kawasan hutan yang akan dilepaskan 4,1 juta hektar.
Sedangkan Perhutanan Sosial, melalui hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat dan kemitraan atau yang disebut dengan istilah Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar.
Beberapa tujuan dari program reforma agraria sendiri adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Juga untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Serta untuk menangani dan menyelesaikan konflik agraria dan memperbaiki serta menjaga kualitas lingkungan hidup.
“Tanah Reforma Agraria, tanah perkebunan Hak Guna Usaha (HGU), eks HGU yang sudah mati perizinannya atau tanah kehutanan sosial yang sudah digarap oleh masyarakat juga tanah bekas jajahan Belanda.
Di Jatim sangat luas obyek TORA ini, terutama di Kediri Blitar, Tulungagung dan malang,” ungkap Samsul Ashar.
Untuk memperjuangkan kepemilikan tanah melalui program reforma agraria inilah, KJRA bersama Pokmas Karesidenan Kediri mendatangi Istana Negara untuk melakukan dialog dengan Presiden Jokowi serta ke Kementerian ATR – BPN yang ada di Jakarta pusat.
Mereka akan membeberkan pelaksanaan program prioritas itu serta kendala-kendala yang terjadi di lapangan.
Terpisah, Penanggung Jawab dan Pembina KJRA H. Marjoko, S.H mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kediri dan DPRD Kabupaten Kediri yang telah mensupport dan memberikan fasilitas sepenuhnya.
Menurutnya, keberangkatan rombongan ke Jakarta hari ini menandai jejak perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita masyarakat, khususnya petani yang belum beruntung untuk memiliki tanah.
“Yang terpenting, akses dan aset masyarakat bisa terlaksana, kepemilikan tanah dan kehutanan sosial. Pada akhirnya terwujud keadilan dan kemakmuran di masyarakat, itu tujuan akhirnya,” tegas Marjoko.
Rombongan KJRA dan pokmas Karesidenan Kediri berangkat menggunakan bus milik DPRD Provinsi Jawa Timur.
Keberangkatan diawali dari Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang diwakili Plt Kepala Dinas Perkim Agus Sugiarta, DPRD Kabupaten Kediri yang diwakili oleh Lutfi Mahmudiono dan Forkopimda.
Selain ke Istana Negara, rombongan juga direncanakan dialog dengan Kementerian ATR-BPN yang diwakili oleh Dirjen Penata Agraria.(sid)
