Suksesi Nasional, Lamongan – Dimasa pandemi covid-19 saat ini, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menjalankan program – programnya. Salah satunya dialami Pemkab Lamongan, karena hampir semua OPD yang leading sektor yang yang membidangi suatu program yang telah dicanangkan, tengah tersendat dampak refocusing.
Apalagi hal tersebut Pemkab Lamongan tengah memprogramkan beberapa prioritas utama, salah satunya adalah Jalan Mulus Lamongan (Jamula) .
Terlebih pembangunan infrastruktur jalan dan banyaknya jalan yang rusak akibat bencana banjir membuat pemerintah kabupaten Lamongan banyak mendapatkan sorotan masyarakat.
Menurut Anshori Anggota DPRD Lamongan mengatakan jika progarm Jamula sangatlah baik, namun untuk mewujudkan hal itu sangatlah sulit.
” Karena di masa pandemi covid-19 sekarang ini, hampir semua pemerintah daerah mengalami kesulitan mengerjakan program – programya, baik itu program yang terkait infrastruktur maupun lainnya, termasuk dialami pemerintah Kabupaten Lamongan.
Pada umunya ada dua hal yang menjadi penyebabnya, yaitu tidak maksimalnya pendapatan pemerintah daerah karena dampak covid-19 dan adanya refocusing APBD Kab. Lamongan, ” kata anggota Fraksi Gerindra, saat bincang santai bersama sejumlah awak media, Rabu (24/3/2021).
” Untuk menyelesaikan infrastruktur jalan yang belum selesai dan yang mengalami kerusakan akibat banjir, kalau hanya mengandalkan dari APBD 2021 yang hanya 2,9 trilyun, apalagi ada refocusing APBD tentu persoalan infrastruktur tidak akan pernah tertangani dengan baik karena minimnya anggaran.
Dalam hal ini kami menyarankan agar pemerintah kabupaten Lamongan segera mengajukan pinjaman melalu skema program penanggulangan ekonomi nasional pada PT.SMI (Sarana Multi Infrastruktur), ” sambung Wakil Ketua Ketua DPC Gerindra, Lamongan
Sebagaima kita ketahui, PT.SMI merupakan BUMN di bawah kementerian keuangan yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur yang di harapkan menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk mendukung skema kerjasama pemerintah dan badan usaha.
Kalau tanpa ada pinjaman, maka persoalan infrastruktur jalan tidak akan bisa terselesaikan dengan baik, adapun terkait besaran pinjamannya kami menyarankan 300 milyar dan di khususkan untuk infrastruktur jalan dan irigasi, ” jelasnya pria yang juga sekretaris Komisi B DPRD Lamongan.
” Kami menyarankan agar pemkab Lamongan segera membuat kajian terkait ini pengajuan pinjaman ini. apakah itu terkait jumlah pinjaman, kekuatan APBD kita untuk pembayaran anggsurannya ke depan, peruntukan pinjaman maupun skala prioritas lokasi – lokasi yang akan di bangun.
Fraksi Gerindra tentu akan mendukung penuh langkah Bupati Yuhronur Efendi apabila Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan pinjaman ke PT.SMI. Karna pinjaman ini akan berdampak pada masyarakat Lamongan maupun perkembangan ekonomi Lamongan ke depan.
Pemerintah kabupaten Lamongan melakukan pinjaman bukanlah sesuatu yang baru, pada masa awal-awal Bupati H.Fadeli juga melakukan pinjaman ketika APBD mengalami defisit.
Jadi ini ini bukan sesuatu yang tabuh, apalagi pemerintah daerah lain juga sudah banyak yang telah mengajukan pinjaman salahsatunya kabupaten Ponorogo tahun 2020 telah terealisasi pinjamannya dari PT.SMI sebesar Rp 200 Milyar, ” pungkas politikus partai Gerindra.(rul)
