Suksesi Nasional, Lamongan – Program bedah rumah yang di harapkan dapat meringankan dan membahagiakan bagi masyarakat, utamanya bagi warga kurang mampu. Namun sebaliknya program bedah rumah di Kecamatan Paciran dan Brondong justru menambah susah warga penerima program tersebut.
Pasalnya program di Paciran sebanyak 30 rumah itu , kini menimbulkan konflik. Hingga saat ini warga mengaku kurang puas dengan hasil pengerjaanya.
Menurut Sari warga setempat mengatakan, jika program bedah rumah banyak warga yang tidak puas, dan menyebut saat ini menimbulkan konflik. Semua warga penerima program tidak puas, dan saat ini timbul konflik.
Kepada awak media Sari mengatakan, pengerjaan rumah saya mulai tgl 7-12 2020 hingga bulan 11-2020 lalu. Pada waktu di survey beberapa waktu lalu, saya dan warga lainnya dipaksa membuat pernyataan terimah kasih dan kepuasan atas bantuan itu.
Namun kami bersama warga lain menolak, karena tidak sesuai kenyataan. Dalam pengerjaan itu material sisa diminta kemabali sama pelaksana tim (BKM). Pada hal ada beberapa material kami beli sendiri, misalnya pintu, kusen, dll.
Saat saya tanyakan ke pihak terkait, waktu rapat material yang tersisa itu sudah menjadi hak milik, ” kata salah satu warga penerima, kepada Suksesi Nasional Rabu (06/04/2021).
” Semua kwalitas material bangunan yang didatangkan sangat jelek. Pasca bedah rumah terpaksa banyak warga yang menambah susah untuk keperluan lain, terpakas kita cari hutangan mas,” kata dia dengan nada mengeluh.
Hal senada di sampaikan Man khusnul, jika ada ketidakberesan dalam anggaran bedah rumah. Saya sangat kecewa betul program bedah rumah ini, semestinya senang kini tambah dibuat susah.
Apalagi saat ini justru menimbulkan konflik, pasalnya hal ini sudah dalam penanganan pihak Kepolisian ( Tipikor ) Polres Lamongan, kemarin datang ke lokasi.
Setelah itu pihak BKM pernah meminta warga penerima untuk mencabut laporan, tapi warga sepakat tidak mau. Intinya warga yang menerima tidak puas dan sangat kecewa, ” ujarnya.
Untuk mencari kebenaran atas kejadian tersebut, awak media sudah berulang kali mendatangi pihak terkait, seperti Dinas PUPR dan Cipta Karya Lamongan, namun mereka belum bisa dimintai keterangan, dan terkesan bungkam.(rul)
