Suksesi Nasional, TRENGGALEK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar Rapat Paripurna dengan agenda jawaban Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD tahun 2023 dan Raperda Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan jawaban Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2023 dan Raperda RPJPD tahun 2025-2045 sudah dijawab dalam rapat paripurna.
“Jadi kami telah menjawab seluruh pandangan fraksi dan kami bisa sampaikan bahwa di tahun 2023 pertumbuhan APBD kita positif. Khususnya di belanja modal yang menjadi terpenting lebih dari tahun-tahun sebelumnya,” ucap Mas Ipin usai rapat Paripurna di Graha Paripurna Gedung DPRD Trenggalek. Senin (3/6/2023).
Selanjutnya dijelaskan Mas Ipin untuk RPJPD juga sudah diuraikan seluruhnya. Diketahui pemerintah kabupaten Trenggalek punya potensi hutan 50 persen lebih dari peta kawasan, dan punya pesisir yang cukup luas yang bisa diharapkan mendorong target sampai 2045.
“Target di tahun 2045 kita bisa net zero carbon. Meskipun sebenarnya kalau dihitung kita sudah Foil Net Sink keadaan ketika sektor lahan dan hutan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya di tahun tahun ini. Namun ini perlu dihitung lebih detail lagi dan menyusun rencana-rencana aksi nantinya,” terangnya.
Selanjutnya ia juga menyebut terkait perhitungan investasi, yang mana Perda tentang kemudahan investasi di Trenggalek sudah disahkan, dengan begitu kedepan investasinya bisa lebih meningkat.
“Terimakasih kemarin kita sudah memparipurnakan terkait perda tentang kemudahan investasi. Kalau kita melihat investasi di Kabupaten Trenggalek tahun 2023 ini pecah rekor. Karena biasanya kita berada di angka Rp. 200 an miliar, sekarang kita berada Rp. 564 an miliar,” paparnya.
Lebih jauh kata Mas Ipin dengan tumbuhnya investasi di Trenggalek, menurutnya bisa memacu ekonomi ke depan, dimulai dari petani di kawasan hutan.
“Kita juga sudah ada penanaman modal asing. Tetapi itu dalam rangka hilirisasi dan hilirisasinya dari sumberdaya alam tapi bukan sumberdaya alam yang destruktif atau merusak namun sumberdaya alamnya berupa Porang. Kita ingin juga meningkatkan derajat petani, khususnya dari petani di kawasan hutan,” tutupnya.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi, menyampaikan bahwasanya rapat paripurna kali ini merupakan rapat lanjutan pembahasan terhadap dua Raperda.
“jadi hari ini rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023, dan jawaban Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045,” ungkap Doding.
Doding menjelaskan beberapa masukan yang kemarin disampaikan DPRD pada pandangan umumnya, terdapat poin mengenai pendataan BPJS yang perlu diperhatikan, hasilnya kedepan akan lebih diperbaiki.
“Untuk pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pertanggungjawaban APBD kemarin itu salah satunya ada data terkait BPJS yang sudah meninggal dan sebagainya itu harus diperbaiki. Dan ini sudah dijawab oleh pak bupati kedepan untuk bisa lebih baik lagi,” papar Doding. (tj).
