Suksesi Nasional, Lamongan – Ironis menimpa 348 P3K, disaat Fadeli menjelang lengser dari jabatan sebagai Bupati Lamongan. Pasalnya, ratusan pegawai dari 3 instansi yang dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum ada kepastian kapan tanda tangan kontrak itu diterima.
Dimana para pegawai dari dinas, pendidikan, pertanian dan dinas kesehatan Lamongan itu sudah dinyatakan lulus tes dan selesai pemberkasan Desember 2020.
Untuk mempertanyakan kejelasan statusnya itu, para pegawai sudah melakukan upaya dengan mempertanyakan di dinas terkait, yakni kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamongan.
Akan tetapi, para pegawai yang sudah lama mengabdi di Pemkab Lamongan, belum juga mendapat jawaban yang basti, alias belum jelas SK Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
Menurut Ahmad Wasiran, koodinator P3K, mengatakan jika Pemkab Lamongan terlambat dalam mengeluarkan SPMT, pada hal banyak daerah di Jawa Timur yang sudah menerima,
” Saat kami berulang kali menanyakan perihal itu di BKD Lamongan, namun jawabannya masih selalu menunggu 01 (bupati, red). Kami jadi bingung maksudnya bupati yang mana, yang lama apa yang baru nanti, apalagi ini masa transisi pucuk pimpinan di Pemkab Lamongan, ” kata pegawai di dinas pedidikan Lamongan, pada sejumlah awak media, senin (15/2/21).
Senada dikatakan Said,pria pegawai Dinas Pertanian Lamongan itu, menilai jika Pemkab Lamongan lambat dalam memproses kebutuhan para pegawai P3K.
“ Kami mewakili rekan-rekan yang lain, ingin segera tahu kapan SPMT itu kami terimah, padahal SK BKN per Januari 2021. Kami khawatirkan, para calon pegawai P3K ini adalah hilangnya masa kerja dari tanggal SK tertera karena sampai pertengahan Pebruari ini belum ada SPMT,’’katanya.
“Memang pemberkasan semua pegawai ini sudah beres dimana ada sebanyak 104 pegawai Dinas Pertanian, 181 pegawai dari Dinas Pendidikan dan 63 pegawai Dinas Kesehatan yang juga sudah dinyatakan lolos dan memenuhi syarat.
Hingga saat ini proses kontrak P3K itu di mana dan bagaimana, tidak ada kejelasannya, Januari sudah lewat, sekarang pertengahan Februari. Kami khawatirkan lagi jika SPMT itu mundur sampai bulan Maret, atau April, lantas bagaimana kepastiannya, lalu bagaimana gaji bulanan kami sebelum SPMT itu nanti. Itulah yang kami pikirkan hingga saat ini, begitu juga rekan-rekan yang lain,” kata Said menambahkan.
“ Kami sepakat memberi waktu 1 minggu kepada Pemkab Lamongan untuk segera menuntaskan proses SK P3K ini. Jika tidak dipenuhi atau belum ada kejelasan, pegawai P3K ini akan bertanya secara kolektif ke Pemkab Lamongan.
Jika tidak ada kejelasan lagi pada komunikasi terakhir nanti, akan menggelar aksi tuntutan melalui demo, kalau memang aksi itu diperlukan, ya bagaimana lagi,” pungkas Said, yang sepakati beberapa perwakilan yang lain.
Sebagaimana diketahui ratusan pegawai P3K tersebut sebelumnya sudah berkarya, dan statusnya sebagi tenaga honorer dan kontrak di Pemkab Lamongan. Para pegawai itu sendiri tidak hanya 1-2 tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun.
Hingga tahun 2019 Pemerintah melakukan rekrutmen ujian kompetensi P3K,termasuk di pegawai di Pemkab Lamongan, 348 dinyatakan lulus dipassing grade 2019 dan diangkat sebagai P3K yang ditargetkan BKN per 1 Januari 2021.Namun hingga saat ini SPMT belum diteimah oleh ratusan P3K Lamongan tersebut diatas.
Terpisah, Echa Widya Karina, Kepala Bidang Pengembangan Karir Pegawai BKD Lamongan, mengungkapkan jika tahapan untuk pegawai P3K Lamongan sudah sampai penetapan NIP. SK sudah turun, tetapi belum diberikan pada yang bersangkutan.
“SK itu kolektif untuk dimintakan tanda tangan ke Bupati, sedang untuk SPMT nanti yang menerbitkan dinas masing-masing,’’ ujarnya pada sejumlah awak media.
“ Kami BKD Lamongan, akan mengupayakan di akhir Februari SK sudah terbagi dan Maret sudah bisa terima gaji. Memang proses P3K ini panjang, dari Desember 2020 pemberkasan kemudian diusulkan ke BKN, sedangkan penetapan NIP diterima BKD akhir Januari.
SPMT menyesuaikan, SK-nya sudah turun 11 Januari kemarin dan ditandatangani pak bupati. Jadi kemungkinan, bulan Maret sudah bisa keluar gaji, targetnya minggu depan sudah bisa diselesaikan,” pungkas Kepala Bidang Pengembangan Karir Pegawai BKD Lamongan.(rul)
