Suksesi Nasional, NTT – Mantan Wakil Bupati Manggarai Periode 2015 -2020, Viktor Madur menyebutkan bahwa maraknya masyarakat Manggarai menolak kepemimpinan bupati Nabit sebagai bentuk krisis kepercayaan.
Hal ini diungkapkan Viktor Madur melalui sambungan telepon pada 19 Oktober 2024. “Ada berbagai alasan masyarakat Manggarai menolak Bupati Nabit”, kata Madur.
Pemerintah sekarang dinilai tidak menepati janji-janji politiknya di tahun 2020 lalu. Mulai dari janji naikkan tamsil ASN sebesar 100%, janji akan menciptakan 500 pengusaha baru per tahun, janji akan memberikan insentif sebesar 1 juta kepada petani milenial dengan memanfaatkan lahan tidur 1 hektar hingga menyediakan beasiswa dalam negeri dan luar negeri bagi putra putri Manggarai yang memiliki prestasi.
Selain itu, janji beasiswa 5 orang dokter per tahun untuk melanjutkan spealis, membangun Rumah Sakit Pratama Iteng di Satarmese, pembangunan rumah tidak layak huni terima kunci, dan masih banyak lagi janji-janji politik Heri Nabit.
“Pertanyaan kita sekarang, apakah semua janji ini sudah terealisasi?
Faktanya tak satupun janji-janji tersebut terealisasi. Artinya masyarakat tidak mau di pimpin oleh bupati yang tidak bisa bekerja untuk rakyat. Heri Nabit telah membohongi rakyat Manggarai”, ungkap Madur.
“Sebagai orang yang rasional maka kita perlu mengecek data sebagai potret Manggarai saat ini”, lanjut Madur.
Senada dengan itu, Karolus Mance Mantan Kabag Tapem Setda Kabupaten Manggarai menjelaskan tahun 2023 bulan Desember ada evaluasi Indeks Pelayanan Publik, Kabupaten
Manggarai mendapatkan indeks C.
Indeks ini sangat rendah dibandingkan dengan Indeks Pelayanan Publik yang diperoleh Kabupaten Manggarai Timur yakni B. Evaluasi Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai tahun 2023 sebesar 47,72% dengan kategori sangat rendah.
Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur yang nilai indeksnya sebesar 63%. Kabupaten Manggarai masih kalah jauh.
“Reformasi birokrasi yang merupakan indikator sasaran untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah tidak dijalankan dengan baik. Non-job 26 ASN berprestasi dan penempatan ASN yang tidak sesuai dengan bidangnya. The right man on the right place yang dijanjikan Heri Nabit tahun 2020 hanyalah janji palsu,” kata mantan Camat Cibal Barat ini.
“Misalnya ada beberapa dinas yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkompeten yang tidak
sesuai dengan bidangnya, Inilah salah satu penyebab Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai mendapat kategori rendah”, imbuh Karel.
Dana Transfer dari Pusat ke Daerah (DAK Fisik) Kabupaten Manggarai untuk tahun 2025 hanya sebesar 57 milliar. Dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur sebesar 134 milliar dan Kabupaten Manggarai Barat sebesar 97 miliar.
Surat Keputusan Menteri Keuangan Tanggal 01 September Tahun 2024 Nomor 323 Tentang Penghargaan kepada daerah-daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat berupa insentif fiskal, Kabupaten Manggarai tidak dapat, dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat semuanya dapat,” lanjutnya.
“Data penduduk miskin di Kabupaten Manggarai tahun 2022 sebanyak 69,86 ribu jiwa naik menjadi 70 ribu jiwa”, terang Karel.
Pandangan yang sama juga diungkapkan Paulus Jemarus, Mantan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, yang menyikapi sejumlah kebijakan dan tindakan bupati yang memicu kontroversi dan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat Manggarai menjadi pemicu munculnya fenomena Tolak Bupati Gagal.
“Kasus NonJob 26 ASN, Dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur terkait kasus Ratu Kemiri, Polemik Panas Bumi atau Geothermal serta Pemecatan 249 Tenaga Kesehatan di Kabupaten Manggarai menjadi indikator masyarakat menolak Heri Nabit”, kata Jemarus.
“Janji-janji besar tahun 2020 hanya berakhir sebagai bualan semata dan meninggalkan ketidakpuasan serta kekecewaan Masyarakat,” tegasnya. (bl)