Suksesi Nasional, Blitar – Pada tahun 2019 lalu, Puskesmas Sutojayan dan Puskesmas Kademangan mewakili Puskesmas se Kabupaten Blitar terpilih sebagai Replikasi pelayanan publik menuju pelayanan prima.
“Pada tahun 2019 lalu kami membentuk Multi Stakeholder Forum (MSF), yaitu forum yang terdiri dari unsur government (pemerintah/PNS) dan non government (masyarakat) untuk menjembatani antara Puskesmas dengan masyarakat terkait pelayanan”, tutur drg Desi Nur Ariana Kepala Puskesmas Sutojayan, Senin (2/11/2020).
Ia menambahkan, MSF tidak hanya memberi masukan tapi juga memberi solusi menuju pelayanan prima dengan melakukan survei ke masyarakat. Dan dari survei tersebut kemudian ditemukan ada 17 item masalah tertinggi/terbanyak untuk kemudian dicarikan solusi.
“Output dari kegiatan MSF ada 2, yakni Internal dan eksternal. Internal berupa Janji Perbaikan Pelayanan (JPP), sedangkan Eksternal membutuhkan advokasi lintas sektor, bisa dari Kecamatan maupun Pemkab”, terangnya.
Masih kata drg Desi, pada tahun 2019 akhir sampai sekarang, hampir semua JPP sudah terealisasi.
“Contohnya kebutuhan adanya Kantin yang menduduki rangking 1, meskipun belum bisa menyediakan tempat/gedungnya namun Kantin dorong sudah ada. Ini sudah bisa mengatasi kebutuhan makanan/minuman untuk keluarga atau kerabat pasien.
Kemudian rangking 2, tanaman peneduh karena dianggap kurang teduh, akhirnya kita sudah membeli bibit tanaman sendiri. Kemudian keluhan sikap petugas yang kurang ramah, kami mengadakan Pelatihan citra diri dan terlaksana pada tahun 2019 akhir”, papar drg Desi.
Ia menambahkan, dari 17 Janji Perbaikan Pelayanan (JPP) tersebut hampir semua sudah terealisasi. Termasuk pengadaan tempat sampah, pengadaan kursi tunggu, kejelasan alur/papan arah dan lainnya sudah dipenuhi.
“Hampir semua JPP sudah kami penuhi termasuk keluhan sistem antrian lama, kita tindak lanjuti melalui SMS/WhatsApp. Namun kami ingin nge-Link ke Dispendukcapil sehingga pasien tidak perlu membawa KTP/KK, cukup nomer induk. Ini harapan kami”, katanya.
“Kami sangat merasa terbantu sekali dengan adanya MSF ini. Beberapa kali kami diberikan solusi dalam menghadapi persoalan. Misalnya bulan Oktober kemarin ada MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang awalnya menolak untuk diimunisasi.
Melalui sosialisasi MSF akhirnya mau. Untuk diketahui, MSF juga bertugas memonitor dan mengevaluasi (Monev) Puskesmas. Memonitor mana yang sudah terealisasi, mana yang belum. Mereka bekerja suka rela/tidak digaji”, tandas drg Desi Nur Ariana. (Adv/Kmf/ek)
